My Menu

ARTIKEL PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN DAN SISTEM BISNIS


    Banyaknya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ada di Indonesia dapat memperluas lapangan kerja dan memberikan jasa ekonomis yang luas kepada masyarakat serta berperan dalam proses peningkatan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu dapat meningkatkan perekonomian dan APBN Negara. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu tonggak ekonomi Negara yang harus memperoleh kesempatan, dukungan, payung hukum dan kebebasan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud kepedulian pemerintah kepada kelompok usaha ekonomi rakyat tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.
    Oleh karena itu pemerintah wajib untuk mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan iklim usaha. Sehingga UMKM merasa diperhatikan karena sebagian besar penduduk Indonesia hidup dan menggantungkan diri dari sector ini. Meskipun telah memberikan peranan yang besar dalam perekonomian nasional, namun sedikit banyak mengalami kendala dan hambatan. Contohnya saja kendala yang bersifat internal yaitu dalam segi Produksi, Pemasaran, SDA, SDM, Teknologi, Modal Usaha. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah telah menerbitkan 34 program dan kebijakan ekonomi lanjutan untuk Sektor UMKM Pada 2008-2009 diantaranya percepatan pengembangan sector riil dan pemberdayaan UMKM.

  • Peran Pemerintah dalam Sistem Ekonomi

A. Menciptakan Kerangka Aturan Main bagi Setiap Pelaku dalam Perekonomian 

Aturan main dibuat untuk menghindari penyalahgunaan persaingan. Baik persaingan antar sesama produsen maupun persaingan antara produsen dan konsumen. Umpamanya saja untuk melindungi konsumen dari kecurangan produsen pemerintah membuat standar kualitas produk yang harus dipatuhi produsen. Pemerintah juga melindungi pekerja dari pemberian upah yang terlalu rendah dengan cara menetapkan upah minimum, dan juga melindungi mereka dari pemutusan hubungan kerja yang semena-mena dengan jalan mengharuskan perusahaan untuk membayar uang pesangon.

B. Meredistribusikan Pendapatan 

Untuk mengurangi ketimpangan dalam pembagian pendapatan, maka pemerintah dengan kemampuannya untuk menarik pajak berusaha mendistribusikan kembali pendapatan masyarakat. Mereka yang berpendapatan tinggi dikenakan pajak yang lebih tinggi daripada yang berpendapatan lebih rendah. Selanjutnya, dengan penerimaan yang diperoleh dari pajak pemerintah juga dapat membantu masyarakat yang berpendapatan rendah dengan cara memberikan subsidi. Misalnya saja memberikan subsidi pada pelayanan kesehatan dasar yang diperoleh melalui puskesmas, subsidi pada biaya pendidikan dasar, dan subsidi pada harga beras, subsidi pada harga pupuk. Dengan adanya subsidi diharapkan mereka yang berpendapatan paling rendah pun dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

C. Memasukkan Biaya dan Manfaat Sosial ke dalam Harga
 
Selain berfungsi untuk meredistribusikan pendapatan, kemampuan pemerintah untuk menarik pajak dan membagi subsidi juga memungkinkan pemerintah untuk memasukkan biaya dan manfaat sosial ke dalam harga. Produk-produk yang produksi dan konsumsinya menciptakan biaya sosial dikenakan pajak agar minat seseorang untuk mengkonsumsi produk tersebut berkurang, dan dengan demikian produksi dapat dibatasi. Umpamanya rokok. Konsumsi rokok akan menciptakan biaya sosial bagi mereka yang tidak merokok dan merasa terganggu oleh asap rokok. Untuk alas an itulah maka pemerintah mengenakan pajak (cukai) pada harga rokok. Dengan adanya cukai rokok, harga rokok yang dibayar konsumen menjadi lebih tinggi (yaitu sebesar harga rokok ditambah cukai), dan dengan demikian diharapkan konsumen akan mengurangi konsumsi rokoknya .
Contoh yang berlawanan adalah pelayanan kesehatan dasar. Penyediaan layanan kesehatan tidak hanya memberikan manfaat pada yang memperoleh layanan kesehatan itu saja namun juga memberikan man- faat kepada masyarakat luas, karena masyarakat yang sehat tentu akan lebih produktif. Mengingat manfaatnya yang begitu luas maka terdapat cukup alasan bagi pemerintah untuk memberikan subsidi terhadap biaya untuk memperoleh layanan kesehatan dasar dari puskesmas yang dapat terjangkau oleh masyarakat luas. Dengan biaya berobat yang murah, diharapkan masyarakat terdorong untuk pergi ke puskesmas manakala mereka membutuhkan jasa pengobatan. Dari dua contoh tersebut kita dapat melihat bagaimana pemerintah dapat ikut campur menentukan harga suatu barang dan jasa, sehingga manfaat dan biaya sosial dari suatu barang dan jasa dapat tercermin di dalam harga.

D. Melaksanakan Kebijakan Stabilisasi 

Setiap pemerintahan memiliki kewajiban untuk menjaga agar perekonomian ada dalam situasi yang stabil. Artinya, tingkat inflasi terkendali dan pengangguran berada pada tingkat yang wajar. Untuk me- laksanakan tugas terse but, pemerintah memiliki seperangkat peralatan seperti tingkat bunga, pengeluaran pemerintah, kebijakan pemberian kredit, pajak, dan sebagainya. Umpamanya saja perekonomian mengalami tingkat inflasi yang tinggi, maka pemerintah berkewajiban untuk mengendalikan angka inflasi tersebut. Bagaimanakah caranya? Berbagai cara dapat ditempuh pemerintah untuk mengendalikan inflasi, umpamanya saja dengan cara menaikkan tingkat bunga, menaikkan pajak, atau mengurangi belanja pemerintah. Semua kebijakan tersebut memiliki dampak mengurangi permintaan, yang akibatnya bisa menurunkan tingkat harga umum (inflasi). Sebaliknya, jika tingkat pengangguran begitu tinggi maka pemerintah akan berusaha untuk meningkatkan aktivitas perekonomian dengan cara, umpamanya, menurunkan tingkat bunga untuk mendorong pihak swasta untuk berinvestasi. Cara lain yang juga dapat ditempuh pemerintah adalah dengan cara memberikan kredit dengan tingkat bunga disubsidi kepada sektor-sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja.




#Referensi :
                             

No comments:

Post a Comment